oleh

DPRK dan PEMKAB sepakati APBK tahun 2021 Abdya

Blangpidie — Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2021 Aceh Barat Daya disepakati dan disahkan sebesar Rp.1.036.931.604.914. Pengesahan besaran APBK Abdya itu tertuang dalam berita acara antara DPRK dan Pemkab Aceh Barat Daya pada rapat paripurna penandatanganan berita acara persetujuan bersama rancangan qanun APBK 2021 menjadi qanun APBK 2021 di gedung DPRK setempat, Rabu (25/11/2020).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Nurdianto tersebut telah menyepakati dan menyetujui belanja daerah, sebagaimana tertuang dalam berita acara yang disampaikan Zul Ilfan selaku anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Barat Daya menyimpulkan bahwa, belanja daerah sejumlah Rp.1.036.931.604.914 dan jumlah pendapatan senilai Rp. 948.776.055.425. Sedangkan besaran APBK Aceh Barat Daya tahun 2020 Rp 1.118.650.350.402. Usai laporan Badan Anggaran DPRK Aceh Barat Daya, rapat dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan Julinardi dari Fraksi Aceh Barat Daya Sejahtera dan Yusran dari Fraksi Aceh Barat Daya Hebat.

Julinardi melalui pemandangan umum fraksi menekankan, Pemkab Aceh Barat Daya harus memaksimalkan pemanfaatan terobosan berbentuk digitalisasi dalam segala kegiatan sosialisasi, edukasi termasuk dokumen pelaporan oleh seluruh SKPK seperti penerapan E-Planing dan E-Kinerja. Sebab pemanfaatan media teknologi dinilai lebih efektif dan efisien serta memiliki jangkuan yang luas, terlebih saat ini Aceh Barat Daya termasuk salah satu kabupaten yang dilanda pandemi Covid-19. Dengan cara pemanfaatan teknologi tentu bisa menjadi upaya khusus dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pihaknya juga menilai, sumber daya manusia di tingkat desa masih sangat rendah, sehingga sangat wajar dalam pengelolaan dana desa untuk 152 desa dengan total sekitar Rp.200 miliar lebih itu kerap terjadi kesalahan, penyimpangan yang berujung pada salah sasaran pelaksanaan program, bahkan ada yang berusan dengan pihak hukum.

“Kami harapkan Pemkab Aceh Barat Daya untuk dapat memastikan terlaksananya audit dana desa setahun sekali. Jika terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran ataupun personel auditor segera carikan solusi terbaik,” paparnya.

Dilain sisi, Yusran dari Fraksi Aceh Barat Daya Hebat mengapresiasi Pemkab Aceh Barat Daya terkait perjuangan pembebasan lahan PT Cemerlang Abadi untuk dikembalikan kepada daerah. Dia juga mengingatkan Pemkab Aceh Barat Daya juga menuntaskan program pembangunan jalan dua jalur dari simpang Cot Manee hingga pusat kota kabupaten melalui lintasan jalan nasional wilayah Kecamatan Susoh.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemkab Aceh Barat Daya hendaknya mengoptimalkan pembangunan daerah yang tepat guna serta bermanfaat bagi masyarakat, termasuk menata kembali perluasan jalan alternatif di kawasan Kota Blangpidie,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Abdya Akmal Ibrahim dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada anggto dewan dan tim anggaran kabupaten yang telah menyelesaikan pembahasan demi pembahasan dengan berbagai beban. Bahkan tidak bisa dipungkiri, pembahasan anggaran tahun ini memiliki beban yang lumayan berat, lantaran dua tim melakukan pembahasan ditengah kebutuhan meningkat sementara jumlah anggaran terbatas. Dua hal yang sangat kontradiktif pada saat kebutuhan banyak, kemampuan keuangan akibat transfer pusat dan berbagai target pendapatan juga berkurang.

“Akan hal ini kita semua dituntut untuk memilik keahlian, kesabaran melihat persoalan pada saat krisis seperti ini. Tidak semua keinginan kita bisa tercapai, kadang-kadang kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keinginan-keinginan dan sabar dengan waktu yang mungkin tidak bisa dipenuhi. Saya ingatkan bahwa anggaran ini dibahas tentu banyak harapan yang tidak tercapai, terlebih pembahasannya sampai larut malam. Saya sebagai pimpinan pemerintahan tetap ingin menjaga ruang fiskal agar tetap stabil dan tidak ada istilah gagal bayar, tidak ada istilah penundaan kegiatan. Apa yang sudah kita sepakati sebaiknya memang sepenuhnya dilaksanakan,” terangnya.

Ditambahkan, apa saja yang disampaikan dalam pemandangan umum frkasi tentu menjadi bahan evaluasi dan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan ada beberapa masukan yang memang telah dijalankan, sehingga perlu kerjasama tim yang baik antara Pemkab Aceh Barat Daya dan anggota DPRK agar setiap tujuan maupun program dalam berjalan optimal.

Selain dihadiri Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, paripurna tersebut juga dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan kabupaten, Sekda Abdya, Drs Thamrin, para asisten, staf ahli, kepala SKPK, camat hingga unsur terkait lainnya.

Komentar